Maurits Mantiri Hadiri Vidcon Penanganan Kemiskinan Sulut di Lantai IV Pemkot Bitung |
Bitung, KomentarNews.ID
Wakil Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM, Selasa (11/08/2020) menghadiri Rapat Koordinasi dan evaluasi tim penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulut dan Kabupaten dan Kota se-Sulut, tentang perumusan kebijakan strategis dampak Pandemic Covid-19.
Pada Rakor ini dilakukan secara Video Conference, di lantai IV Pemkot Bitung, didampingi jajaran pejabat seperti Kaban Bappeda Ir Pingkan Sondakh, Kadis Sosial Give Mose MS.i, Kadis Kesehatan dr Jeaneste Watuna, PUPR I.G.N Ruddy Theno ST MT, Perkim Hendri Sakul ST Pertanian Sonny Wenas dan Pendidikan.
Hebatnya dalam kegiatan Rakor Vidcon ini, Wakil Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri adalah Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Bitung.
Pada Rakor ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw SE.
Pada penjelasan Wawali Mantiri ada tiga bidang yang disampaikan, yaitu yang pertama di Bidang Pendidikan yaitu Program Jaminan Pelayanan Pendidikan dengan inovasi MaMa Cerdas (Retrival Anak Putus Sekolah).
Bidang Kesehatan, yaitu Program Jaminan Pelayanan Kesehatan dengan inovasi MaMa Perkasa dan Mobile Clinic.
Bidang lingkungan, yaitu program pembangunan di bidang sosial dan lingkungan (5 bersih) dengan inovasi Amnesty Septic Tank Bocor.
Selain itu dalam penjelasan Mantiri bahwa dari hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin di Kota Bitung dengan jenis bantuan (Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 4.100 orang dari hasil validasi/verifikasi.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari verifikasi/validasi ada 8.354 orang, serta Program Keluarga Harapan (PKH) verifikasi dan Validasi ada 596 keluarga.
Selain itu, permasalahan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dampak Pandemi Covid-19. "Diperkirakan jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran akan meningkat drastis sebagai akibat dari Pandemi Covid-19," ujar Mantiri
Selain itu juga jumlah penduduk yang terkonfirmasi terus meningkat, hal ini karena dipengaruhi kesadaran masyarakat terhadap protocol kesehatan yang belum maksimal.(rkn)