 |
| Fabian Kaloh SIP MS.i |
Bitung, KomentarNews.ID
Menyikapi 'cambuk emas' yang dilayangkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 PDI Perjuangan Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE kepada Fraksi PDIP DPRD Kota Bitung saat kunjungannya ke Kota Bitung Sabtu (20/06/2020) di Home Base Sari Cakalang rumah kediaman Keluarga Sondakh agar jangan malas bicara.
Ditanggapi positif dan didukung penuh oleh Aggota DPRD Provinsi Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Bitung-Minahasa Utara (Minut) dari Partai PDI Perjuangan Fabian Kaloh SIP, MS.i.
Menurut Kaloh bahwa menyimak perintah Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut agar Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Bitung untuk terus menyuarakan aspirasinya bahwa hal ini juga berlaku juga di DPRD Sulut agar sebagai legislator jangan malas bicara.
Menurut Kaloh bahwa contohnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulut beberapa kali, "kami “menguliti” Dinas (SKPD) pengelola dana Covid19. Kami tanyakan secara detail penggunaan dananya, apa saja yang dibelanjakan, berapa besar dana bansos, bahkan sampai isi dalam tas bansos kami tanyakan dan cek distribusinya," katanya kepada wartawan komentarnews.id Sabtu (20/06/2020).
Jadi memang, lanjut Kaloh bahwa harus begitu kalau anggota dewan, fungsi pengawasan dewan harus terus ditunjukan harus terus bicara memang baik itu di media dan di parlemen.
Menurut Kaloh bahwa contohnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulut beberapa kali, "kami “menguliti” Dinas (SKPD) pengelola dana Covid19. Kami tanyakan secara detail penggunaan dananya, apa saja yang dibelanjakan, berapa besar dana bansos, bahkan sampai isi dalam tas bansos kami tanyakan dan cek distribusinya," katanya kepada wartawan komentarnews.id Sabtu (20/06/2020).
Jadi memang, lanjut Kaloh bahwa harus begitu kalau anggota dewan, fungsi pengawasan dewan harus terus ditunjukan harus terus bicara memang baik itu di media dan di parlemen.
"Sebab apalagi dalam rangka membahas akan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun bareng DPRD dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yah kami (DPRD) harus mengawasi dong," katanya.
Lebih jauh Kaloh mengatakan begitu juga dengan Tata Kelola Pemerintahan lainnya, "kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan dan berdampak pada rakyat, tugas anggota dewan juga untuk menyampaikannya," katanya.
Disisi lain, perintah Ketua DPD tersebut menjadi imunitas baginya sebagai anggota DPRD Provinsi juga bukan hanya DPRD Fraksi PDIP Bitung sebab. "Apalagi hal ini juga bagian dari kami sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut untuk mengontrol Fraksi, wajib bagi kami memantau kinerja Fraksi di Bitung," pungkasnya.(tim)
Lebih jauh Kaloh mengatakan begitu juga dengan Tata Kelola Pemerintahan lainnya, "kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan dan berdampak pada rakyat, tugas anggota dewan juga untuk menyampaikannya," katanya.
Disisi lain, perintah Ketua DPD tersebut menjadi imunitas baginya sebagai anggota DPRD Provinsi juga bukan hanya DPRD Fraksi PDIP Bitung sebab. "Apalagi hal ini juga bagian dari kami sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut untuk mengontrol Fraksi, wajib bagi kami memantau kinerja Fraksi di Bitung," pungkasnya.(tim)
