Bitung, KomentarNews.ID- Ketua Fraksi Partai Gerindra Bitung Denny Liemitang angkat suara terkait banyak Bantuan Sosial yang banyak salah sasaran khususnya di Kota Bitung Sulawesi Utara ini.
Denny menilai pendataan warga penerima Bansos ini, masih belum akurat sehingga dilapangan didapati bahwa penyaluran sering miss sehingga tercipta keluhan masyarakat.
Hal ini disampaikan Pengusaha Hasil Bumi di Kota Bitung ini saat reses di tiga kelurahan di wilayah Dapil III, yakni Kelurahan Mawali, Kelurahan Batulubang, dan Kelurahan Winenet Dua, Selasa (31/3/2026).
Denny Paulus Denny Liemitang, menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam pertemuan bersama warga, politisi yang juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bitung itu menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan agar program sosial pemerintah tidak salah sasaran.
“Program bantuan sosial seperti PKH, Kartu Indonesia Pintar, bantuan kematian, maupun bantuan lainnya harus benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi kriteria. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan,” kata Denny kepada warga.
Ia juga mengingatkan agar proses pendataan dilakukan secara transparan dan melibatkan perangkat kelurahan serta aparat pemerintah setempat untuk mencegah penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
“Pendataan harus dilakukan secara jujur dan akurat. Aparat kelurahan, kecamatan, hingga dinas terkait harus memastikan tidak ada manipulasi data maupun penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan sosial,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan sosial merupakan instrumen penting pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan keluarga kurang mampu.
“Bansos adalah bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu distribusinya harus adil, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan,” lanjutnya.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Sosial, aparat kecamatan, serta para lurah dari wilayah setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam proses pendataan sekaligus pengawasan penyaluran bantuan sosial.
Denny menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, termasuk memastikan bantuan sosial berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Reses ini bukan hanya mendengar aspirasi warga, tetapi juga menjadi momentum evaluasi agar program bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” kuncinya.(nan)
