KomentarNews.ID, Bitung
Komisi I DPR Sulut dipimpin Ketua Komisi Vonny Paat CS melakukan kunjungan Perdananya ke Kota Cakalang Bitung menemui Pemkot Bitung dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bitung dan jajaran pejabat di Kota Bitung.
Lantas apa yang menjadi alasan Komisi 1 DPRD Provinsi ini datang ke Kota Bitung? Ternyata ketika ditelusuri, maksud dan kunjungannya adalah salah satunya dalam rangka melihat dari dekat persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serta Warga Sangihe Philipina (Sapi) apakah bisa menjadi peserta pemilih.
Terpantau, saat datang ke Gedung Putih Pemkot Bitung rombongan Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut dibawah pimpinan Vonny Paat, Fabian Kaloh MS.i, Imelda Novita Rewah, Artur Kotambunan, Muslimah Mongiling, Jhony Panambunan, Winsulangi Salindeho, dan Ronald Sampel langsung disambut oleh Wakil Walikota Ir Maurits Mantiri MM didampingi Sekretaris Kota Bitung Dr Audy Pangemanan MS.i dan kalangan Asisten seperti Asisten 1 Frangky Ladi SSTP dan Kaban Kesbangpol serta jajaran KPU Bitung Desly Sumampouw CS dan pihak Bawaslu diwakili oleh salah satu pimpinan Sammy Rumambi MAP
Dalam pengantarnya, Ketua Komisi I Vonny Paat menjelaskan, kunjungan ke Kota Bitung ini dalam rangka melihat dari dekat persiapan pelaksanaan Pilkada.
Dalam sesi dialog, anggota Komisi I Winsulangi Salindeho mempertanyakan soal status sejumlah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang kerap disebut warga Sangihe-Philipina kerap disingkat (SAPI).
Hal tersebut langsung dijawab oleh Ketua KPU Deslie Sumampouw SE menurutnya untuk Warga SaPi di Bitung tidak bisa memilih sebab status mereka belumlah jelas. "Akan tetapi jika status kewarganegaraanya sudah jelas dan menjadi warga Negara Indonesia dan didata di Catatan Sipil telah memiliki KTP pasti akan didata dan menjadi peserta pemilih," pungkasnya.
Selain itu juga Fabian Kaloh selaku anggota Komisi I lainnya juga mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu Bitung atas suksesnya pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang lalu.
Hanya saja Kaloh juga hanya ingin memastikan, apakah anggaran pelaksanaan Pilkada ini benar-benar bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan anggaran yang hanya sekira Rp44 Miliar yaitu 33 miliar untuk KPU dan 11 miliar untuk Bawaslu karena jika perbandingannya di Kabupaten Minut saja sudah Rp55 Miliar, apalagi KPU dan Bawaslu Provinsi yang mencapai Rp350 Miliar.
Tak hanya itu saja salah satu tranding topik dalam tatap muka ini dimana Kaloh mengaku prihatin dengan turunnya angka partisipasi pemilih di Kota Bitung dari sebelumnya pada Pilwako lalu sempat mencapai 166.505 pemilih.
Namun belakangan jumlah partisipasi Pemilu kian turun. Yang membuatnya penasaran kenapa partisipasi pemilih turun sementara yang kita tau penduduk di Kota Bitung kian hari kian bertambah.
Sementara itu Wawali Bitung Ir Maurits Mantiri menyampaikan bahwa, soal warga tanpa kewarganegaraan ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenkumham dan sampai sekarang ini sudah ada 461 warga yang sebelumnya tanpa status kewarganegaraan mendapatkan kewarganegaraan.
Menyangkut jumlah pemilih yang menurun menurut Mantiri, hal ini bisa saja disebabkan oleh proses pengurusan pindah domisili yang semakin mudah. "Akan tetapi apa yang menjadi pertanyaan Komisi 1 ini akan kami garis bawahi sebagai tolak ukur dalam menjadikan Proses Pilkada di Kota Bitung bisa berjalan dengan aman dan lancar.(nan)
